Seluruh Kepala Daerah Di Kalbar Teken Komitment Pemberantasan Korupsi

www.detiksag.com , Pontianak: Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji memimpin rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (08/03/2018).

Doddy mengatakan ini merupakan bentuk kemantapan tekad dalam upaya mencegah dan memberantas segala bentuk praktek korupsi untuk menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dalam tata kelola pemerintahan provinsi dan kabapten/kota di Kalbar.

“Kita lihat saja di media masa dimana KPK melakukan proses hukum terhadap para pejabat daerah yang terindikasi melakukan praktek tindak pidana korupsi dalam operasi tangkap tangan,” kata Doddy.

Maraknya pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi, menurut Doddy  mengindikasikan bahwa pembangunan sistem pengawasan didalam pemerintahan perlu atau lebih di tingkatkan.

“oleh sebab itu saya memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah-langka KPK yang tidak hanya gencar dalam melakukan penindakan, tetapi juga berperan sebagai pencegah yang dapat mendorong dalam perbaikan pengelolaan sistem dengan tujuan untuk meciptakan tata kelola pemerintahan yang dalam lingkungan pemerintah daerah,” ungkap dody.

Dengan sistem yang dibangun tersebut dirinya berharap agar tidak ada satupun pejabat daerah di provinsi kalbar yang terjerat tindak pidana korupsi, Pemerintah daerah provinsi Kalimantan barat telah berupaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan beberapa produk hukum seperti peraturan gubernur dan lainnya,”tambah dody.

Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan  Pemkab Sintang akan melakukan tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang akan membuat rencana aksi salah satunya segera melaksanakan rapat satuan sapu bersih pungutan liat atau saber pungli.

“yang paling penting kita besok jumat (09/03/2018) sebagai langkah kita mencegah tindak pidana koruspsi yakni melaksanakan rapat saber pungli,” Katanya.

Selain itu Kata Jarot, Kabupaten Sintang patut bersyukur bahwa hasil evaluasi yang dilakukan BPKP cukup bagus yakni sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan aparatat pengawasan intern pemerintah (APIP) berada pada level 3.

“Alhamdulillah  posisi Sintang sebenarnya secara umum agak bagus ya, berdasarkan evaluasi dari BPKP kan, kemudia lagi kita juga dapat WTP , Namun perlu di ketahui bahwa masih banyak sekali masalah yang di hadapi Kabupaten Sintang hal tersebut berkaitan dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menuju pemerintahan yang baik dan bersih sehingga untuk mewujudkannya perlu dukungan dan kerjasama semua pihak baik dalam pelaksanaan dan pengawasanya,” Kata Jarot jarot.

Acara tersebut dihariri Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Inspektur Wilayah II Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri RI Sugeng Haryono, Direktur PPKD Wilayah III Iskandar Novianto,Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Suryansyah, Kapolda Kalbar , Unsur Forkopimda Provinsi Kalbar, Bupati/Wali Kota se-Kalbar, ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalbar dan Sekda Kabupaten/Kota se-Kalbar. (Fik)

Komentar

Detiksaga News