Minta Klarifikasi, Perwakilan Pendemo Diundang ke DPRD Sintang

www.detiksaga.com, Sintang: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengundang perwakilan dari Aliansi mahasiswa Senentang (AMS) guna mengklarifikasi  pernyataan sikap yang disuarakan saat aksi damai yang digelar di DPRD Sintang pada 30 September lalu.

Kedua anggota DPRD Sintang yang baru saja dilantik, Billy Welsan dan Santosa mengundang secara spontan Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Sintang untuk mengkarifikasi pernyataan dalam aksi demo lalu.

“Pertemuan kami kemarin membahas soal aksi 30 September, perwakilan mahasiswa kami panggil secara kekeluargaan. Ada beberapa yang harus kami klarifikasi, terutama pada point delapan,” kata Santosa, Selasa (08/10/2019)

Pada poin terakhir yang ditulis tangan itu tambahan dari yang semula 7 sikap yang diperjuangkan AMS saat menggelar aksi damai di DPRD beberapa waktu lalu.

Disitu ada pernyataan  sikap tidak percaya kepada DPRD Sintang. DPRD Kabupaten Sintang lebih mementingkan pelatihan dari masyarakat,tulis pernyataan sikap tersebut.

Santosa mengklarifikasi, tidak ada unsur kesengajaan anggota dewan meninggalkan gedung DPRD dan tidak menemui mahasiswa.

“Kita coba menjelaskan dengan rekan-rekan mahasiswa, bahwa tidak ada unsur kesengajaan kita meninggalkan gedung DPRDsaat aksi damai 30 September lalu, anggota dewan bukan tidak mau menemui mahasiswa saat itu, kita klarifikasi kita jalankan tugas, surat tugas kami sudah keluar dulu, baru izin aksi mereka keluar. Intinya kami tidak meninggalkan mereka,” tambahnya.

Santosa juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menjadwalkan kembali pertemuan  dengan mahasiswa karena harus ada klarifikasi secara formal.

Dua orang perwakilan mahasiswa yang memenuhi undangan spontan tersebut adalah Julian Satria Putra, ketua Umum Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Sintang dan Aldo Topan Rivaldi yang merupakan korlap aksi damai.

Delapan poin pernyataan sikap  AMS yang di sampaikan pada aksi demo 30 september tersebut sebagai berikut :

  1. Menolak UU KPK baru yang sudah disahkan oleh DPR-RI bersama Presiden RI.
  2. Menolak RKUHP.
  3. Menolak RUU Pertanahan.
  4. Menolak RUU Ketenagakerjaan.
  5. Mendesak mengesahkan RUU-PKS.
  6. Mengusut tuntas pelaku Karhutla serta menutup perusahaan yang terbukti sebagai penyebab Karhutla di Kabupaten Sintang.
  7. Menutut agar aparat menghentikan tindakan represif terhadap aktivis dan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi serta menindak tegas oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan tersebut.
  8. Tidak percaya kepada anggota DPRD Kabupaten Sintang. (Fik)

 

Komentar

Detiksaga News