Dukung Indonesia Sehat Pemerintah Bangun Puskesmas Megah di Perbatasan

www.detiksaga.com,  Sintang: Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengalokasi 15 ribu 7 ratus jiwa untuk Jaminan  Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) namun jumlah ini masih kurang sehingga ada penambahan anggaran sekitar 7 ribu jiwa.

Plt Dinas Sosial Kabupaten Sintang Henri Harahap mengatakan kembali akan melakukan pendataan ulang dan diharapkan akhir tahun 2019 seluruh mesyarakat katagori miskin di Sintang dapat terdata dengan akurat.

“Diharapkan dengan pendataan ulang ini tidak ada lagi masyarakat miskin di Sintang yang kehilangan haknya untuk mendapatkan layanan dari BPJS kesehatan,” Katanya kamis (25/07/2019)

Pemerintah menurut Henri Harahap telah menganggarkan cukup besar untuk jaminan kesehatan masyarakat Sintang sehingga tidak ada lagi masyarakat yang sakit ditolak berobat di fasilitas kesehatan.

“Total anggaran yang disiapkan dinas sosial 8 milyar rupiah pertahun dan selalu mengalami penambahan setiap tahunnya dan tahun ini mendapatkan penambahan 3 Milyar rupiah lagi sehingga totalnya menjadi 11 milyar rupiah,” katanya.

Dalam mendukung program JKN KIS Pemerintah Kabupaten Sintang juga telah melakukan perombakan 17 Puskesmas dari 20 Puskesmas yang ada  di Kabupaten Sintang dalam upaya  akreditasi Puskesmas dengan penyiapan infrastruktur fasilitas kesehatan selain itu dilakukan peremajaan alat- alat kesehatan dan laboratorium.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, dr Hari Sinto Linoh mengatakan seluruh puskesmas saat ini telah memiliki kursi gigi. Dalam pemenuhan tenaga kesehatan Dinas Kesehatan telah melakukan pemenuhan tenaga kesehatan dari 391 desa yang ada telah terpenuhi 80 persen tenaga kesehatan minimal 1 orang.

“Ditargetkan akhir 2019 seluruh desa telah memiliki minimal dua tenaga medis yakni 1 orang perawat dan 1 orang bidan,” Katanya

Sinto mengatakan komitmen dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Dinas kesehatan melakukan akreditasi seluruh puskesmas dan terus menaikan alokasi anggaran melalui kepesertaraan JKN yang di tanggung pemerintah daerah melalui data dinas sosial.

“Kita terus menaikan anggaran JKN yang ditanggung pemerintah daerah yang setiap tahunya bertambah untuk masyarakat yang tidak mampu agar ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” Tambahnya.

Tahun 2019 ini kata Sinto  beberapa Puskesmas di perbatasan tengah dibangun agar masyarakat perbatasan tidak lagi kesulitan harus berobat ke luar negara tetangga Malaysia.

Masalah kesehatan di daerah  terpencil pedalaman dan perbatasan  di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat masih menjadi masalah mendasar  akibat tigginya angka kemiskinan, kurangnya ketahanan pangan dan gizi,  lingkungan, sanitasi, penyiapan air bersih.

Masalah akses infrastruktur jalan yang masih buruk mengakibatkan 391 desa di Kabupaten Sintang ini tidak mampur tercover oleh 22 Puskesmas yang ada.

Stigma Negatif Layanan JKN KIS di Perbatasan 

Ketua Kelompok Informasi Perbatasan (Kimtas) Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Murjani mengatakan pengguna  Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di desa- desa perbatasan masih  kurang percaya terhadap penggunaan JKN KIS mendapatkan pelayanan optimal dari fasilitas kesehatan yang ada.

Mereka meragukan penggunaan JKN KIS dapat menyembuhkan penyakit, apalagi pelayanan kesehatanya di kelas III.

“ Selain itu pendataan penerima manfaat JKN KIS harus lebih akurat sebab saat ini aparatur desa di perbatasan belum sepenuhnya faham tentang indikator masyarakat yang dikatakan miskin,”  Katanya

 

Ia  berharap terjadi perbaikan pelayanan sebab masyarakat daerah menginginkan JKN KIS dapat mengcover masyarakat miskin di perbatasan.

Aparatur desa dituntut agar faham bagaimana memutakhirkan katagori masyarakat miskin atau bukan katagori miskin, masyarakat secara umum faham bila harus tidak menggunakan kembali JKN KIS karena tingkat ekonomi yang meningkat.

Ditemui di kantor BPJS Kesehatan cabang Sintang Kepala bidang penjamin manfaat primer  kantor BPJS Kesehatan cabang Sintang  Yuliana fitri mengatakan seharusnya tidak ada perbedaan layanan atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menggunakan  JKN KIS atau non PBI karena pada dasarnya pengguna PBI juga memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.

“ Seharusnya stigma negative JKN KIS sudah tidak lagi terjadi, sebab pada dasarnya standar pelayanan yang diberikan itu sama saja, yang membedakan hanya kelas ruang perawatan saja, sedangkan obat- obatannya sama,” Ungkapnya, kamis (25/07/2019)

Apalagi untuk Rumah sakit, BPJS Kesehatan menurut, Yuliana telah menggunakan sistim pembayaran Tarif INA-CBG’s dalam program JKN berbasis pada data costing 137 RS Pemerintah dan RS Swasta serta data coding 6 juta kasus penyakit. Ada sejumlah aspek yang mempengaruhi besaran biaya INA-CBG’s, yaitu diagnosa utama, adanya diagnosa sekunder berupa penyerta (comorbidity) atau penyulit (complication), tingkat keparahan, bentuk intervensi, serta umur pasien.

“ Kalau Rumah sakit menggunakan Obat- obatan kwalitas rendah pasien akan lebih lama menginap di rumah sakit sehingga cost rumah sakit akan semakin besar sedangak BPJS pembayaran menggunakan Paket,” Tambahnya.

Yuliana menyatakan sampai sejauh ini komitment pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya sudah cukup baik dengan dibangunnya sejumlah rumah sakit megah di perbatasan sehingga masyarakat tidak perlu pelayanan dasar berobat ke luar negeri.

BPJS Kesehatan mencatat dua Puskesmas di Kecamatan ketungau hulu yang merupakan daerah perbatasan prioritas 1 tercatat ada 11.684 jiwa pengguna PBI sedangkan non PBI 2.440 jiwa, sedangkan di Kecamatan ketungau Tengah terdapat 19.455 jiwa pengguna PBI dan 2.776 pengguna non PBI.

“Secara umum komitment pemerintah dalam membangun fasilitas  pelayanan kesehatan tingkat pertama di Sintang sudah cukup bagus dibandingkan kabupaten lainya di Kalbar, ada 20 puskesmas yang telah terakreditasi dengan status BLUD, sedangkan di daerah lainya masih banyak pusksmas yang non BLUD,” Pungkasnya. (fik)

Komentar

Detiksaga News