BPKN Transaksi Melalui Fintech Sangat Rawan, Bupati Sintang: Data Konsumen Masih Belum Aman

www.detiksaga.com , Sintang: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai transaksi  e-commerce Indonesia masih menjadi masalah penting dan cukup mengkhawatirkan konsumen.

Belanja online dan sejenisnya telah membuat  jarak bukan lagi masalah namun ada beberapa persoalan yang belum tuntas dan menjadi tantangan yang berat seperti, Fintech (Financial Technologi) dan penggunaan telekomunikasi menyangkut keamanan data.

Sekretaris Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Indra Jaya mengatakan  Kedepan masalah perlu diantisipasi terutama menyangkut keamanan data konsumen yang bersentuhan dengan ekonomi digital.

“Kita memberikan saran dan pertimbangan pada pemerintah diantaranya Kominfo, Perhubungan, Kesehatan dan direncanakan bersama Bapenas dalam rencana perlindungan konsumen lima tahun kedepan perlu ada rumusan lebih detil bagaimana mengantisipasi ekonomi digital ini,“ Katanya, Rabu (01/05/2019)

BPKN mencatat  banyaknya pengaduan transaksi e-commerce yang mencapai lebih dari 500 aduan, kasus yang terjadi kepada konsumennya pun beragam. Mulai dari transaksi travel hingga pembelian barang di toko online.

Indra Jaya mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harusnya dapat mengawal para penjaja barang e-comerce. Ia mengatakan harus ada regulasi yang jelas untuk mengatur hal tersebut.

Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan aturan belanja online saat ini masih dalam katagori rawan perlu aturan yang di perbaiki oleh pemerintah belum lagi adanya permasalahan  Fintech yang belum memiliki keamanan bagi konsumen.

“ Kalau ada yang pinjam uang melalui online dan kita tidak dapat mengembalikan atau telat membayar maka beberapa kontak akan di hubungi dan meminta untuk memberitahukan, bayangkan ini kan repot, mereka bisa nagih sama mertua buntutnya kan akan ribut jadi semua orang akan tau kita punya hutang,” kata Jarot.

Jarot mengatakan aturan ini masih rawan perlu diantisipasi sehingga konsumen tidak dirugikan.

“ Kami minta BPSK  (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Sintang untuk memberikan sosialisasi ini pada masyarakat terutama kaum millenial yang sering bertransaksi melalui online sehingga mereka pahak hak-haknya,” Kata Jarot.

Ia juga mengatakan yang tidak kalah penting perlu banyak lagi memperhatikan hak- hak konsumen seperti ketepatan, kesehatan, harga dan ukuran dan expire date yang sering di temukan di toko-toko ritel. (Fik)

Komentar

Detiksaga News