Buka Workshop Sistem Tata Kelola Keuangan Desa, Jarot Inginkan Pemerintahan yang Terbuka

www.detiksaga.com. SINTANG – Bupati Sintang Jarot Winarno membuka kegiatan workshop sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes di Kabupaten Sintang, Jumat (23/2/18) siang.

Acara yang berlangsung di Gedung Pancasila ini turut dihadiri Anggota DPR RI Sukiman, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah wilayah III BPKP Iskandar Novianto, Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol. Andi Musa, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar Patrick Lumumba Sihombing, serta unsur Forkopimda dan OPD di Kabupaten Sintang.

Jarot mengatakan workshop sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes ini sangat relevan untuk memperkuat upaya mewujudkan open goverment, terutama pada level  pemerintahan desa di Kabupaten Sintang. Karena itu ia sangat menyambut baik dan mendukung penuh terselenggaranya workshop yang difasilitasi oleh Anggota DPR RI Sukiman dan Kementerian Keuangan RI tersebut.

Jarot mengungkapkan, saat ini Kabupaten Sintang sedang berupaya untuk mewujudkan open goverment atau pemerintahan terbuka. Yaitu pemerintahan yang berkomitmen memberikan peluang sangat luas bagi publik untuk mengakses berbagai informasi faktual mengenai apa saja yang dilakukan oleh pemerintah..

Salah satu ciri open goverment atau pemerintahan terbuka, menurut Jarot ialah memanfaatkan aplikasi teknologi  informasi sehingga proses yang dibangun menjadi cepat dan efektif serta diyakini sangat bermanfaat karena adaftif dengan era digitaliasi serta mampu mencegah abuse op power atau penyalahgunaaan kewenangan.

“Pemerintah desa sebagai unit dari pemerintah daerah yang saat ini telah mendapat alokasi dana desa dan ADD harus didorong mempraktekkan pemerintahan yang terbuka, sehingga tata kelola keuangan desa semakin  transparan, prefosional dan partisipatif,” kata Jarot.

Jarot berharap pemerintahan desa mampu menciptakan birokrasi pemerintahan desa yang mampu mengelola sumber daya secara efektif, adil, proposional dan lestari.

Sementara Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah wilayah III BPKP Iskandar Novianto, mengatakan, sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes merupakan kerjasama BPKP dengan kementerian dalam negeri yang bertujuan agar pemerintahan desa mampu mengikuti regulasi. “Karena kalau dia tidak menggunakan aplikasi atau secara manual, beban kerjanya akan sangat berat,” jelas Iskandar.

Aplikasi tersebut, lanjut Iskandar, mampu menyesuaikan regulasi-regulasi yang ada, sebab regulasi tersebut terus berkembang dan ada perubahan-perubahan. “Kalau desa menggunakan aplikasi, di mana aplikasi tadi selalu menyesuaikan regulasi, maka kita yakin mereka otomatis terjaga bahwa mereka sesuai dengan regulasi dalam pengelolaan keuangan desa,” terangnya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Ulidal Muhtar mengatakan siskuedes sudah dilaksanakan di Kabupaten Sintang sejak 20017, yakni masih dalam tahap penyusunan anggaran belum kepada tahap tata kelola keuangan desa dengan pelaporannya. “Untuk tahap tata kelola keuangan desa dan pelaporannya baru kita laksakan tahun 2018 ini,” terangnya.

Ulidal menambahkan, di Kabupaten Sintang terkait penyusunan anggaran melalui siskuedes sudah ada di 6 kecamatan sejak sepekan lalu. “Mengingat Kabupaten Sintang memiliki 14 kecamatan, kita harus keliling ke-14 kecamatan. Kendala kita memang jumlah desa 391 dan jarak yang cukup jauh,” tutup Ulidal.

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Detiksaga News