Percepat Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Melalui KLA

www.detiksaga.com. PONTIANAK-Wahana Visi Indonesia (WVI) menggelar Lokakarya Advokasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, di Bright Ballroom Hotel Haris, Pontianak, Selasa (21/3/2017). Lokakarya ini dimaksudkan untuk mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kalimantan Barat melalui pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA). Pemerintah Provinsi Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota terlibat dalam lokakarya ini. Ada pula unsur perbankan, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama serta media massa.

Communication Director Wahana Visi Indonesia, Priscilla Christin, mengatakan, dalam lokakarya ini memfokuskan peran partisipasi media dalam mempromosikan kota layak anak di Kalimantan Barat. Pihaknya sebagai yayasan kemanusiaan ingin mendorong setiap daerah di Kalbar agar bisa mendeklarasikan kota layak anak guna menekan tingginya kasus kekerasan terhadap anak. “Untuk mewujudkan kota layak anak sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya media massa yang berperan dalam edukasi publik dan pembentukan opini publik,” ucapnya.

Priscilla menjelaskan, kabupaten/kota layak anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa. “Semua itu mesti terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan,” tegasnya.

Kepala Divisi Umum Bank Kalbar, M. Faridhan, dalam pemaparannya mengatakan, mewujudkan kabupaten/kota layak anak perlu dukungan infrastruktur, di antaranya ruang terbuka hijau atau ruang bermain anak. Untuk membangun itu semua, perlu dana. Faridhan menyatakan Bank Kalbar siap membantu mewujudkan kabupaten/kota layak anak melalui penyaluran Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Ia mencontohkan penyaluran CSR pada tahun 2016, seperti bantuan siswa perprestasi di Ketapang, dukungan acara buka puasa bersama 200 anak yatim piatu, membangunan fasilitas perpustakaan di SMPN 3 Pontianak serta pelaksanaan sunatan massal.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Kusnadi, berkeinginan mendorong kota layak anak melalui program usaha kesehatan sekolah di setiap satuan pendidikan. “Contohnya, menjadikan anak-anak sebagai kader kesehatan di lingkungan sekolah,” kata Kusnadi.

Menurutnya, melalui program tersebut anak-anak menjadi lebih berdaya.

Ia menambahkan, anak-anak yang menjadi kader ini harus mendapatkan penghargaan, misalkan SK dari kepala sekolah sebagai nilai kepercayaan sekolah. SK itu diharapkan mampu menjadi motivasi dan kebanggaan bagi anak dan orangtuanya.

“Anak-anak tidak harus selalu diberikan pelajaran akademik. Hal itu akan  membosankan. Mereka harus dimotivasi untuk mampu mengembangkan kemampuan dan minatnya, sehingga mereka akan selalu berada pada lingkungan yang menyenangkan,” kata Kusnadi.

Lokakarya advokasi pengembangan kabupaten/kota layak anak ini juga menggelar dialog forum anak Kalimantan Barat bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Setelah itu, Rabu (22/3) dilanjutkan deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama Gubernur Kalbar dan Bupati Sekadau, Bupati Melawi dan Bupati Sintang. (din)

 

Komentar

Detiksaga News