Bupati Ingatkan Layanan Publik Wajib Bebas Pungli

www.detiksaga.com- Sintang: Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan pemberantasan pungli  harus di wujudkan pemerintah Kabupaten Sintang  dengan memberikan kemudahan pelayanan  publik yang semakin mudah cepat dan transparan melalui layanan satu pintu.

“Kita harus serius dalam memangkas administrasi yang bertele- tele dan berlebihan dengan mengedepankan transparansi biaya sehingga dapat mencegah terjadinya Pungli, “ Ucap jarot Kepada www.detiksaga.com, Selasa ( 01/11//2016).

Jarot menyoroti layanan publik seperti Rumah Sakit, puskesmas, Kantor camat hingga kelurahan  agar menghindari penarikan pungutan ganda .

“ Saya menghimbau kepada masyarakat luas untuk membantu pemerintah agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menjurus pada tindakan pungli, kami akan minta semua SKPD layanan untuk membuat kotak pengaduan agar konsumen yang merasa di bebani dapat menyampaikan keluhanya, “ Ungkap jarot.

Pengaduan masyarakat harus dilakukan secara rahasia agar dapat di tindak lanjuti oleh pemerintah secara baik dan pelapor tidak terbebani oleh efek laporan yang dilakukanya.

Anggota DPRD Sintang Heri Jamri mengaku sangat mendukung upaya pemerintah untuk membersihkan praktik pungli.

Ia mengatakan apabila ada  instansi layanan publik yang mempersyaratkan administrasinya berbelit,  wajib dicurigai dan rawan terjadi pungli.

Mengacu pada hasil evaluasi Ombudsman Kalbar  instansi yang paling banyak di keluhkan dalam memberikan layanan  yakni Badan Pertanahan. Kondisi ini dikarenakan  instansi  ini sangat sentralistik yang di duga menjadi penyebab layanan lamban.

Badan Pertanahan Sintang saat ini hanya memiliki dua juru ukur orang untuk melayani masyarakat Sintang yang seluas jawa barat ini.

Layanan publik yang sentralistik memang sulit yang melahirkan  konsekwensi kurang ramahnya pelayanan pada masyarakat.

“Bukan hanya pungli kecepatan pelayanan juga harus di benahi agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal,”  Pungkas  Heri Jambri.// ( Fik)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

  1. Benar sekali itu Pak Bupati, tolong pak institusi seperti BPN ditegur, saya termasuk salah 1 korban, mengajukan pembuatan sertifikat sudah 2 tahun 2 bulan belum juga selesai, sementara semua syarat sudah terpenuhi sejak lama, jadi saya mohon ada sebuah teguran atau tindakan yg nyata dari bapak bupati, supaya institusi2 seperti ini tidak membuat masyarakat kecewa.

Detiksaga News